ekonomi terpimpin

1.
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI:
ANTARA PERTUMBUHAN DAN DEMOKRASI
Pd Zaman Ir.Soekarno

Di zaman pemerintahan Soekarno (Orde Lama) dikenal model
demokrasi yang disebut Demokrasi Terpimpin, dan berikutnya di zaman
pemerintahan Soeharto (Orde Baru) diperkenalkan dan dijalankan model
demokrasi yang disebut Demokrasi Pancasila. Namun, model demokrasi yang
ditawarkan di dua rezim tersebut malah memunculkan pemerintahan otoriter,
yang membelenggu kebebasan politik warganya.
Proses demokratisasi di Indonesia yang dihasilkan oleh gerakan
reformasi di tahun 1998 telah merubah secara substansial sistem bernegara
bangsa kita dan membuat Indonesia sekarang menjadi negara demokrasi
ketiga terbesar di dunia.
Dibanyak negara demokrasi “dipaksakan”, misalnya pada akhir Perang
Dunia II oleh negara-negara yang menang perang, yang kebetulan atau tidak,
sebagian besar menganut paham demokrasi ke negara-negara yang kalah
perang, yang umumnya adalah negara-negara otoriter. Demokrasi di Jerman
dan Jepang adalah hasil dari proses pengakhiran permusuhan bukan hanya
antara negara-negara yang berseteru tetapi antara sistem politik yang
berlawanan. Namun Perang Dunia II melahirkan sistem otoriter baru, yaitu
komunisme, yang juga akhirnya “kalah” bukan dalam “perang fisik”, tetapi
dalam “perang ekonomi” dan opini publik oleh negara-negara yang menganut
sistem demokrasi. Sekarang upaya “demokratisasi” dari luar, kembali sedang
dilakukan di Irak, Afganistan, Myanmar dan sebagainya.
Di Indonesia proses demokrasi terjadi karena gerakan dan dinamika
politik bangsa kita sendiri. Dan pengalaman itu membuat demokrasi Indonesia
sangat dihargai dan dihormati. Antara lain bangsa Indonesia memperoleh
“Democracy Award” dari International Association of Political Consultants pada
bulan November 2007 yang lalu.Apabila demokrasi tidak menghasilkan kemajuan dan perbaikan
kesejahteraan, ada 2 (dua) kemungkinan penyebabnya:
(a) Demokrasi yang dijalankan tidak benar, dalam arti tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
(b) Kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan tidak ditujukan untuk
menghasilkan perbaikan kesejahteraan. Demokrasi hanyalah
sebuah sistem politik, maka untuk menghasilkan kemajuan sosial
ekonomi perlu diikuti oleh kebijakan-kebijakan publik yang
ditujukan untuk kemajuan sosial ekonomi.
Dengan sudut pandang itu kita bisa melihat dimana letak ”kesalahan”
dari sistem demokrasi yang sedang kita jalankan, terutama sistem dan
pelaksanaan demokrasi politik itu sendiri.


Di Indonesia banyak kalangan mengungkapkan bahwa demokrasi yang
berlangsung di tingkat negara (state) seperti kebijakan desentralisasi (otonomi
daerah), kebebasan pers, kebebasan berserikat, meningkatnya peran
parlemen, berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) yang bebas, dan
pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung belum ada
dampaknya bagi kesejahteraan rakyat. Tingginya angka penduduk miskin dan
pengangguran, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan, dibanding negaranegara
tetangga kita saja, merupakan persoalan yang mencerminkan kondisi
sosial-ekonomi bangsa kita. Berbagai masalah ini diperparah oleh bencana
alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, masih merajalelanya
korupsi dan penyalahgunaan wewenang, merosotnya karakter dan harga
diri bangsa, merebaknya pornografi dan siaran tv yang merusak akhlak,
Perkembangan Paham Demokrasi
Konsep demokrasi menekankan bahwa kedaulatan tertinggi untuk
mengelola kehidupan suatu bangsa atau negara adalah di tangan rakyat.
Setiap orang memiliki posisi yang sama untuk menentukan ke arah mana
suatu masyarakat atau bangsa harus melangkah.
Arti dan makna demokrasi itu sendiri ditinjau dari berbagai sudut
pandang dan falsafah dapat melahirkan bermacam penafsiran dan definisi.
Lawan demokrasi adalah otokrasi.
Pembahasan mengenai masalah demokrasi ini tidak pernah berhenti
karena dari sejarah, terutama belakangan ini, tampak makin jelas betapa erat
www.ginandjar.com 3
kaitan antara kemajuan kehidupan umat manusia dan demokrasi.
Teori Demokrasi dan Kesejahteraan
Dalam teori demokratisasi dikenal dua tahap, yaitu tahap transisi dan
tahap konsolidasi.
Proses Demokratisasi di Indonesia
Di Indonesia, para pendiri Republik sudah juga melihat berbagai hal
tersebut. Mereka tampaknya telah melihat perlunya dicari jalan yang
memungkinkan negara ini berkembang maju, tetapi di atas cita-cita keadilan
sosial. Oleh karena itu, selain pernyataan bahwa secara politik Indonesia
menganut paham demokrasi, yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat, juga
secara ekonomi Indonesia adalah negara demokrasi. Tampaknya para pendiri
Republik kita ingin menyatakan bahwa demokrasi politik saja tidak mencukupi
karena harus disertai demokrasi ekonomi.
Sejalan dengan itu, UUD 1945 dirumuskan di atas jiwa, semangat dan
landasan demokrasi. Namun rumusannya masih tampak bersifat terlalu umum
dan sangat singkat, sehingga di dalam prakteknya semangat demokrasi dalam
UUD 1945 dapat ditafsirkan sesuka-sukanya oleh yang sedang berkuasa.
pelaksanaan demokrasi politik itu sendiri.